SISTEM AKUNTANSI DI SINGAPURA

LATAR BELAKANG

Badan usaha di seluruh dunia melaporkan kinerja keuangan mereka melalui pelaporan keuangan. Secara historis, format pelaporan keuangan telah bervariasi dari satu negara ke negara lain dan praktek keuangan masing-masing negara pelaporan mengikuti seperangkat prinsip, aturan, atau konvensi yang berkembang dalam lingkungan politik, hukum, ekonomi, dan budaya dari negara itu. Laporan keuangan akibatnya sering kekurangan comprehensibility internasional dan penerimaan.

Dalam dunia global saat ini, informasi keuangan yang sebanding, transparan, dan dapat diandalkan merupakan dasar untuk kelancaran fungsi pasar modal global. Oleh karena itu, kebutuhan untuk standar sebanding pelaporan keuangan telah menjadi penting karena pertumbuhan dramatis dalam jumlah, mencapai, dan ukuran perusahaan multinasional, investasi langsung asing, lintas-perbatasan pembelian dan penjualan efek, serta jumlah asing sekuritas listing di bursa efek.

Standar akuntansi terdiri dari seperangkat prinsip dan praktek pemerintahan untuk pengobatan berbagai transaksi keuangan. Tujuan utama dari standar akuntansi adalah untuk menetapkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang berhubungan dengan transaksi dan peristiwa yang penting dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Pernyataan ini memberikan informasi tentang kinerja, posisi dan arus kas yang berguna untuk berbagai pengguna dalam membuat keputusan keuangan. Para pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah dan badan-badan mereka dan masyarakat umum. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan yang berbeda mereka untuk informasi.

Kekuatan pendorong yang paling penting dalam pengembangan standar akuntansi internasional adalah International Accounting Standards Board (IASB) - independen, penetapan standar akuntansi tubuh Yayasan IFRS. Tujuan umum dari IASB adalah untuk memajukan harmonisasi praktek akuntansi melalui perumusan standar akuntansi dan untuk mempromosikan penerimaan mereka di seluruh dunia. Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) yang dikeluarkan oleh IASB secara luas digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur kesehatan keuangan usaha. Keandalan dan kualitas kerangka kerja yang tinggi tetapi panjang dan rumit.

  

STANDAR AKUNTANSI DI SINGAPURA

Di Singapura, standar akuntansi dikenal sebagai Singapore Pelaporan Standar Akuntansi Keuangan (SFR) dan didasarkan pada IFRS. Semua perusahaan dengan periode keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2003 memiliki mematuhi SFRs.

Akrual berbasis akuntansi adalah salah satu pelaku utama dari standar akuntansi Singapura. Laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Di bawah dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya diakui ketika mereka terjadi (dan bukan sebagai kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan mereka dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan periode yang mereka berhubungan . Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual menginformasikan pengguna tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan pembayaran dan penerimaan kas tetapi juga kewajiban untuk membayar tunai di masa depan dan sumber daya yang merupakan kas yang akan diterima di masa depan.

Set keseluruhan standar akuntansi di Singapura mengandung sekitar 39 standar yang berbeda dengan masing-masing dinamakan sebagai standar FRS X misalnya FRS 1. Setiap standar mencakup topik tertentu seperti penyajian laporan keuangan, pengakuan pendapatan, akuntansi untuk persediaan, dan sebagainya.

SINGAPURA STANDAR AKUNTANSI UNTUK BADAN KECIL

Dalam dunia yang terus berubah dan menuntut, standar akuntansi semakin menjadi lebih kompleks. Hal ini membuatnya lebih dan lebih sulit bagi usaha kecil untuk merasa yakin bahwa mereka berada dalam kepatuhan. Mengikuti SFRs penuh sulit bagi entitas ukuran kecil dan menengah (UKM), karena mereka menemukan persyaratan untuk menjadi beban pada sumber daya yang berharga kecil mereka. Seperti di banyak negara lain, UKM merupakan bagian terbesar dari perusahaan yang beroperasi di Singapura.

Sebagai ukuran untuk mengatasi kebutuhan spesifik dari internasional UKM IASB mengeluarkan IFRS khusus untuk UKM pada tahun 2009. Setelah ini, Dewan Standar Akuntansi (ASC) dari Singapura juga mengumumkan penerbitan Singapore Financial Reporting Standard (SFR) untuk Entitas Kecil pada November 2010.

Para SFRs untuk Entitas Kecil merupakan kerangka alternatif SFRs penuh untuk entitas yang memenuhi syarat di Singapura. SFRs untuk SE berkaitan erat dengan IFRS untuk Entitas Kecil, dan itu dikeluarkan setelah berkonsultasi rumit dengan stakeholder. Ini memberikan standar pelaporan keuangan opsional untuk entitas kecil untuk melaporkan periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011.

Tujuan dari SFRs untuk SE adalah untuk memberikan beberapa bantuan kepada entitas kecil dari sesuai dengan SFRs penuh sambil memastikan kualitas, transparansi dan komparatif, yang dapat bermanfaat bagi komunitas investasi dan pengguna laporan keuangan lainnya.

Sebuah perusahaan Singapura yang didirikan atau cabang Singapura perusahaan asing yang memenuhi syarat untuk menerapkan SFRs untuk SE disediakan. Hal ini tidak akuntabel. Ini menerbitkan tujuan umum laporan keuangan untuk pengguna eksternal. Ini adalah entitas kecil. Entitas memenuhi syarat sebagai entitas kecil jika memenuhi setidaknya dua dari tiga kriteria berikut:

1.      Jumlah pendapatan tahunan tidak lebih dari S $ 10.000.000

2.      Jumlah aset bruto tidak lebih dari S $ 10.000.000

3.      Total jumlah karyawan tidak lebih dari 50

Harus dicatat bahwa SFRs untuk SE berlaku efektif sejak 1 Januari 2011 dan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk SFRs disederhanakan, suatu entitas harus memenuhi kriteria untuk masing-masing dua tahun sebelumnya berturut-turut. Sebuah entitas yang memenuhi syarat di bawah kriteria dapat mematuhi standar sampai jatuh keluar dari ambang ukuran untuk dua periode pelaporan berturut-turut dan dalam kasus seperti itu perusahaan harus mengikuti SFRs penuh.

Sebuah anak perusahaan dari perusahaan induk yang mengikuti SFRs penuh masih bisa mengadopsi SFRs untuk UKM, disediakan, itu memenuhi kriteria yang ditentukan.

Pertimbangan

Sampai saat ini semua entitas terdaftar di Singapura terlepas dari ukuran yang mengikuti SFRs penuh. Sekarang ada SFRs terutama untuk entitas kecil, perusahaan yang memenuhi syarat untuk standar baru harus mempertimbangkan beberapa poin penting sebelum mengadopsi SFRs untuk SE. Perusahaan juga harus meninjau rencana pertumbuhan mereka dan sifat usaha mereka sebelum penerapan standar tersebut. Beberapa masalah yang perlu diteliti adalah:

1.      Transisi biaya - biaya pelatihan, sistem akuntansi dan perangkat lunak

2.      Masa Depan rencana - Rencana untuk IPO, kemungkinan bisnis melebihi ambang batas ukuran

3.      Kelompok pertimbangan - dampak terhadap perusahaan pemegang

4.      Pembiayaan - Lembaga keuangan dan pemberi pinjaman mencari pernyataan penuh SFRs

Perusahaan marjinal yang berada di ambang melanggar ambang ukuran akan lebih baik mengikuti SFRs penuh daripada terombang-ambing antara standar. Demikian juga, perusahaan yang terbiasa dengan SFRs penuh, mereka milik kelompok atau dimiliki oleh perusahaan induk yang mengikuti SFRs penuh dan perusahaan, yang akan terpengaruh secara negatif oleh pengobatan beberapa elemen akuntansi di bawah versi sederhana, harus menahan diri dari mengadopsi SFRs untuk SE.

Singkatnya SFRs disederhanakan untuk entitas kecil akan ideal untuk perusahaan startup dan perusahaan yang menemukan masalah dengan SFRs penuh dan perusahaan-perusahaan yang laporan keuangannya tidak digunakan oleh pihak eksternal.

Set lengkap Standar Akuntansi Singapura tersedia di Standar Akuntansi Dewan Singapura.

Pada dasarnya standar akuntansi merupakan pengumuman atau ketentuan resmi yang dikeluarkan badan berwenang di lingkungan tertentu tentang pedoman umum yang dapat digunakan manajemen untuk menghasilkan laporan keuangan. Dengan adanya standar akuntansi, laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya kebenarannya. Standar akuntansi juga digunakan oleh pemakai laporan keuangan seperti investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat umum sebagai acuan untuk memahami dan menganalisis laporan keuangan sehingga memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang benar. Dengan demikian, standar akuntansi memiliki peranan penting bagi pihak penyusun dan pemakai laporan keuangan sehingga timbul keseragaman atau kesamaan interpretasi atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan.

Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi. Yang pertama berkaitan dengan definisi elemen laporan keuangan atau informasi lain yang berkaitan. Definisi digunakan dalam standar akuntansi untuk menentukan apakah transaksi tertentu harus dicatat dan dikelompokkan ke dalam aktiva, hutang, modal, pendapatan dan biaya. Yang kedua adalah pengukuran dan penilaian. Pedoman ini digunakan untuk menentukan nilai dari suatu elemen laporan keuangan baik pada saat terjadinya transaksi keuangan maupun pada saat penyajian laporan keuangan (pada tanggal neraca). Hal ketiga yang dimuat dalam standar adalah pengakuan, yaitu kriteria yang digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan sehingga elemen tersebut dapat disajikan dalam laporan keuangan. Yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Komponen keempat ini digunakan untuk menentukan jenis informasi dan bagaimana informasi tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Suatu informasi dapat disajikan dalam badan laporan (Neraca, Laporan Laba/Rugi) atau berupa penjelasan (notes) yang menyertai laporan keuangan.

STANDAR AKUNTANSI DI SINGAPURA

Di Singapura, standar akuntansi dikenal sebagai Singapore Pelaporan Standar Akuntansi Keuangan (SFR) dan didasarkan pada IFRS. Semua perusahaan dengan periode keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2003 memiliki mematuhi SFRs.

Akrual berbasis akuntansi adalah salah satu pelaku utama dari standar akuntansi Singapura. Laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Di bawah dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya diakui ketika mereka terjadi (dan bukan sebagai kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan mereka dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan periode yang mereka berhubungan . Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual menginformasikan pengguna tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan pembayaran dan penerimaan kas tetapi juga kewajiban untuk membayar tunai di masa depan dan sumber daya yang merupakan kas yang akan diterima di masa depan.

Set keseluruhan standar akuntansi di Singapura mengandung sekitar 39 standar yang berbeda dengan masing-masing dinamakan sebagai standar FRS X misalnya FRS 1. Setiap standar mencakup topik tertentu seperti penyajian laporan keuangan, pengakuan pendapatan, akuntansi untuk persediaan, dan sebagainya.

Di Singapura adopsi penuh Standar Akuntansi Internasional tidaklah menjadi masalah. Regulator di negara ini telah meminta perusahaan di Singapura untuk mengikuti Singapore Reporting Standards (FRS) mulai 1 Januari 2003 dan FRS sendiri diadopsi dari AIS. Sampai April 2005 Singapura telah mengadopsi semua Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh IASB, kecuali AIS No.40 tentang Investment Property, yang direvisi oleh IASB dan berlaku pada 1 Januari 2005, sehingga untuk hal tersebut Dewan Standar Singapura memberlakukan secara efektif pada 1 Januari 2007.

Singapore Standar Pelaporan Keuangan (FRSs) adalah standar akuntansi yang diatur dalam Singapore Companies Act. Para FRSs yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi (ASC), yang dibentuk oleh Departemen Keuangan. Perusahaan asing tercatat di bursa efek Singapura mungkin menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi tertentu yang diakui secara internasional seperti SAK. The FRSs erat model setelah SAK, dengan modifikasi tertentu untuk tanggal efektif dan ketentuan transisi, persyaratan pengukuran terhadap sifat kembali sebelum suatu tanggal tertentu, dan kriteria pengecualian untuk konsolidasi, akuntansi ekuitas atau konsolidasi proporsional.

Beberapa contoh Standar Akuntansi di Singapura,adalah sebagai berikut:

1.      FRS 2 – Persediaan

standar akuntansi menyediakan persyaratan dan pedoman akuntansi persediaan. Standar ini menawarkan panduan untuk menentukan biaya dan pengakuan selanjutnya sebagai beban, termasuk setiap penurunan ke nilai realisasi bersih. Hal ini juga memberikan pedoman rumus biaya yang digunakan untuk menentukan biaya persediaan.

2.      PSAK 2

Ketika persediaan yang dijual, nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai beban pada periode di mana pendapatan terkait diakui.Biaya persediaan harus diberikan dengan menggunakan rumus biaya yang pertama-in, first-kami (FIFO) atau rata-rata tertimbang. Persediaan harus diukur pada biaya yang lebih rendah dan nilai realisasi bersih.

3.      FRS 18 Pendapatan

Tujuan PSAK 18 standar akuntansi adalah mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan yang dihasilkan selama perjalanan bisnis. Masalah utama dalam akuntansi untuk pendapatan adalah menentukan kapan mengakui pendapatan.

4.      PSAK 18

Pendapatan dari penjualan barang harus diakui pada saat itu kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir ke entitas.
Pengakuan pendapatan dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari suatu transaksi sering disebut sebagai metode persentase penyelesaian. Pendapatan harus diukur dengan nilai pasar wajar dari penerimaan atau piutang.

STANDAR PELAPORAN KEUANGAN DAN ADOPSI IFRS SINGAPURA

Internasional Standar Pelaporan Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) terus mendapatkan penerimaan yang lebih luas dengan standar-setter di seluruh dunia. SAK terdiri dari Standar Pelaporan Keuangan Internasional (SAK), Standar Akuntansi Internasional (IASs) dan Interpretasi dikembangkan oleh Pelaporan Keuangan Internasional Komite Interpretasi (IFRICs) atau mantan Interpretasi Standing Committee (SICs). Dalam yurisdiksi dimana kami LAUT perusahaan anggota beroperasi, kita melihat SAK diadopsi sebagai standar nasional dalam berbagai derajat. Berikut ini adalah ikhtisar kerangka pelaporan keuangan yurisdiksi masing-masing, dan di mana mereka dalam hal keselarasan dengan SAK.

Singapore Standar Pelaporan Keuangan (FRSs) adalah standar akuntansi yang diatur dalam Singapore Companies Act. Para FRSs yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi (ASC), yang dibentuk oleh Departemen Keuangan. Perusahaan asing tercatat di bursa efek Singapura mungkin menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi tertentu yang diakui secara internasional seperti SAK. The FRSs erat model setelah SAK, dengan modifikasi tertentu untuk tanggal efektif dan ketentuan transisi, persyaratan pengukuran terhadap sifat kembali sebelum suatu tanggal tertentu, dan kriteria pengecualian untuk konsolidasi, akuntansi ekuitas atau konsolidasi proporsional.

Untuk saat ini, ASC telah mengadopsi sebagian besar revisi baru untuk SAK efektif melalui 2009, kecuali untuk IFRIC 15 Perjanjian untuk Pembangunan Real Estate.
Pada bulan Mei 2009, ASC telah memutuskan untuk sepenuhnya menyatu dengan FRSs dengan SAK dengan tahun 2012 untuk semua perusahaan Singapura, didirikan tercatat di Bursa Efek Singapura. 

PERBANDINGAN AKUNTANSI DI INDONESIA DAN SINGAPURA

Berdasarkan seajarah, sistem akuntansi Indonesia didasari oleh sistem akuntansi Belanda sebagai hasil dari pengaruh Belanda di negeri ini. Tetapi, ikatan antara kedua negara rusak pada pertengahan tahun 1900. Indonesia berubah mengikuti praktik akuntansi AS. IAI didirikan pada tahun 1959 untuk membimbing akuntan Indonesia. Pada tahun 1970 IAI membuat kode dan diadopsi oleh prinsip dan dasar akuntansi berdasarkan GAAP Aspada waktu itu. Sistem akuntansi Indonesia berfokus kepada informasi yang dibutuhkan oleh investor diatas permintaan pemerintah. Pada tahun 1974, IAI membuat komite standar akuntansi keuangan untuk membuat standar keuangan.

Indonesia telah membuat perkembangan ekonomi yang bagus pada dekade yang lalu. Tetapi krisis fiansial asia membuat negara ini menuju ke arah kemiskinan. Sejak krisis, Indonesia telah melakukan beberapa perubahan sosial dan politik. Yang menghasilkan perubahan substansial dan merubah drajat kemakmuran sperti sebelum krisis.

Pada tahun 1994, komite standar akuntansi keangan direkonstruksi sebagai aturan standar akuntansi yang lebih independen atas IAI, sekarang DSAK bekerja untuk mengharmonisasi standar akuntansi indonesia dengan IFRS.

Sementara di Singapura adopsi penuh Standar Akuntansi Internasional tidaklah menjadi masalah. Regulator di negara ini telah meminta perusahaan di Singapura untuk mengikuti Singapore Reporting Standards (FRS) mulai 1 Januari 2003 dan FRS sendiri diadopsi dari AIS. Sampai April 2005 Singapura telah mengadopsi semua Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh IASB, kecuali AIS No.40 tentang Investment Property, yang direvisi oleh IASB dan berlaku pada 1 Januari 2005, sehingga untuk hal tersebut Dewan Standar Singapura memberlakukan secara efektif pada 1 Januari 2007.

Singapore Standar Pelaporan Keuangan (FRSs) adalah standar akuntansi yang diatur dalam Singapore Companies Act. Para FRSs yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi (ASC), yang dibentuk oleh Departemen Keuangan. Perusahaan asing tercatat di bursa efek Singapura mungkin menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi tertentu yang diakui secara internasional seperti SAK. The FRSs erat model setelah SAK, dengan modifikasi tertentu untuk tanggal efektif dan ketentuan transisi, persyaratan pengukuran terhadap sifat kembali sebelum suatu tanggal tertentu, dan kriteria pengecualian untuk konsolidasi, akuntansi ekuitas atau konsolidasi proporsional.

SUMBER:

http://yulitaning.blogspot.com/2012/03/harmonisasi-sistem-akuntansi-indonesia.html,

http://silvana-isyil.blogspot.com/2013/04/sistem-pencatatan-akuntansi-singapura.html

http://silvana-isyil.blogspot.com/2013/04/sistem-pencatatan-akuntansi-singapura.html

SOFTSKILL

Tugas Resume

Resume Kelompok 1 (Prinsip Etika Profesi Akuntansi dan Tujuannya)

               

Prinsip etika memberikan kerangka dasar bagi aturan etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip etika disahkan oleh kongres dan berlaku bagi seluruh anggota, sedangkan aturan etika disahkan oleh rapat anggota himpunan dan hanya mengikat anggota himpunan yang bersangkutan. Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik.

Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia

       1. Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggung-jawabnya sebagai profesional setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

        2. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung-jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peranan yang penting di masyarakat, di mana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib.

      3. Integritas

Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa.

4.       Obyektivitas

Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi.

    4. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, derni kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung-jawab profesi kepada publik.

    5. Kerahasiaan

Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antara anggota dan klien atau pemberi kerja berakhir. Kerahasiaan harus dijaga oleh anggota kecuali jika persetujuan khusus telah diberikan atau terdapat kewajiban legal atau profesional untuk mengungkapkan informasi.

    6. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

    7. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.

Basic Teori Etika

a.       Etika Teleologi

Teleologi merupakan sebuah studi tentang gejala-gejala yang memperlihatkan keteraturan, rancangan, tujuan, akhir, maksud, kecenderungan, sasaran, arah, dan bagaimana hal-hal ini dicapai dalam suatu proses perkembangan.

b.      Deontologi

Deontologi berasal dari kata Yunani deon, yang berarti sesuatu yang harus dilakukan atau kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan norma sosial yang berlaku.

c.       Teori Hak

Dalam pemikiran moral dewasa ini barangkali teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi  baik buruknya  suatu perbuatan atau perilaku.

d.      Teori Keutamaan (Virtue)

Teori ini memandang  sikap atau akhlak seseorang. Tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan tertentu adil, atau jujur, atau murah hati dan sebagainya.

Sumber: http://anandaputrinanda.blogspot.com/2013/09/prinsip-etika-profesi-akuntansi-dan.html

Resume Kelompok 2 (Perilaku Etika Bisnis)

Lingkungan bisnis yang mempunyai prilaku etika, dalam menciptakan etika bisnis ada beberapa ada beberapa hal yang diperhatikan antara lain adalah pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan, dan menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi, dan Komisi) mampu mengatakan yang benar itu.

a.       Lingkungan Bisnis

Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi atau perubahan. Lingkungan bisnis yang mempengaruhi etika adalah lingkungan makro dan lingkungan mikro

b.      Perkembangan dalam Etika Bisnis

Diakui bahwa sepanjang sejarah kegiatan perdagangan atau bisnis tidak pernah luput dari sorotan etika. Perhatian etika untuk bisnis dapat dikatakan seumur dengan bisnis itu sendiri. Perbuatan menipu dalam bisnis, mengurangi timbangan atau takaran, berbohong merupakan contoh-contoh kongkrit adanya hubungan antara etika dan bisnis. Namun demikian bila menyimak etika bisnis sperti dikaji dan dipraktekan sekarang, tidak bisa disangkal bahwa terdapat fenomena baru dimana etika bisnis mendapat perhatian yang besar dan intensif.

c.       Etika Bisnis

Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Etika Bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, masyarakat. Etika Bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan dan sikap yang profesional.

Sumber: http://rizqiputriariani.blogspot.com/

Resume Kelompok 3 (Etika Government dalam Menyikapi Bisnis di Indonesia)

Etika Government yaitu penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

Solusi Permasalahan Etika Bisnis:

1. Untuk mengatasi kejahatan bisnis atau ekonomi yang terjadi seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang telah melahirkan revolusi industri perdagangan, perbankan dan khususnya korporasi, dalam skala global, sebaliknya semua negara memperkuat komitmen politiknya untuk lebih memartabatkan kegiatan ekonomi dan bisnis. Dengan begitu, kemakmuran dan kesejahteraan dapat terwujud.

2. Pemerintah harus merancang sebuah pemikiran strategik mengenal politik penanggulangan kesejahteraan bisnis secara rasional. LSM yang menaruh perhatian penuh terhadap upaya penccegahan dan pemberantasan korupsi harus tetap menekan pemerintah, terutama aparat penegak hukum untuk mengukum siapapun seberat-beratnya bila mengganggu stabilitas ekonomi.

3.   Untuk mecegah sekaligus memberantas kejahatan bisnis atau ekonomi, sesuatu hal yang signifikan, strategik dan fundamental harus diambil, yaitu dengan lebih dahulu membenahi organisasi kekuasaan kehakiman, kejaksaan dan kepolisian sebagai stakeholders utama dalam penegak hukum.

4. Integritas moral pemerintah dan parlemen juga harus lebih baik, agar tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam berbuat kejahatan bisnis/ekonomi. Etika kekuasaan dan berpemerintahan harus dimiliki pemerintah dan parlemen.

5.    Etika bisnis harus dikampanyekan (disosialisasikan)  oleh pemerintah dan LSM (NGO) secara berkelanjutan. Etika bisnis juga harus diberikan sebagai kurikulum (mata ajaran) wajib pada sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.

6. Prinsip-prinsip good corporate governance harus diterapkan pada semua korporasi, baik milik asing, pemerintah, maupun swasta lokal.

Sumber: http://aliendwiputri.blogspot.com/

Resume Kelompok 4 (Akuntansi Sebagai Profesi dan Etika dalam Akuntan Publik)

Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan-perusahaan, sehingga masyarakat keuangan memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar untuk memutuskan alokasi sumber-sumber ekonomi.

Peran akuntan antara lain:

1.       Akuntan Publik (Public Accountants): Akuntan publik atau juga dikenal dengan akuntan eksternal adalah akuntan independen yangmemberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu.

2.       Akuntan Intern (Internal Accountant): Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi.

3.       Akuntan Pemerintah (Government Accountants): Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah, misalnya dikantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengawas Keuangan (BPK).

4.       Akuntan Pendidik: Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar, dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi.

Sumber: http://agung-sukma.blogspot.com/

Resume Kelompok 5 (Kode Etik Profesi Akuntansi)

Etika profesional dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya bagi masyarakat. Dalam kongresnya tahun 1973, IAI untuk pertama kalinya menetapkan Kode Etik bagi profesi Akuntan di Indonesia. Pembahasan mengenai kode etik IAI ditetapkan dalam Kongres VIII tahun 1998. Sejak kongres yang dilakukan  tahun 1998, IAI menetapkan delapan prinsip etika yang berlaku bagi seluruh anggota IAI dan seluruh kompartemennya.

Kode Perilaku Profesional yaitu

a.       Kontribusi untuk masyarakat dan kesejahteraan manusia

b.      Hindari menyakiti orang

c.       Bersikap jujur dan dapat dipercaya

d.      Bersikap adil dan tidak mendiskriminasi nilai-nilai kesetaraan, toleransi, dan prinsip-prinsip keadilan

e.      Hak  milik yang termasuk hak cipta dan hak paten

f.        Memberikan kredit yang pantas untuk properti intelektual

g.       Menghormati privasi orang lain

h.      Kepercayaan

Prinsip-prinsip etika yaitu

a.       Kode Etik AICPA ( American Institute of Certified Public Accountants) terdiri atas dua bagian; bagian pertama berisi prinsip-prinsip Etika dan pada bagian kedua berisi Aturan Etika (rules).

b.       Prinsip Etika Profesi menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia).

c.       Prinsip dan Kode Etik menurut IFAC ( International Federation of Accountan Committee).

Sumber: http://masturohimasu18.blogspot.com/

Resume Kelompok 6 (Tanggung Jawab Akuntan Publik dan Krisis Profesi Akuntan)

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

a.       Atestasi adalah adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai, dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang telah ditetapkan.

b.      Audit pada umunya dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1.        Audit Laporan Keuangan

2.        Audit Kesesuaian

3.       Audit Operasional Pihak yang melakukan audit disebut sebagai auditor

c.       Kompilasi dan Review

Kompilasi laporan keuangan adalah penyajian dalam bentuk laporan keuangan, informasi yang merupakan pernyataan manajemen tanpa usaha untuk memberikan pernyataan suatu keyakinan aapapun terhadap laporan tersebut. Review atas laporan keuangan adalah pelaksanaan prosedur permintaan keterangan dan analisis yang menghasilkan dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum.

d.      Laporan Keuangan Prospektif

Laporan keuangan prospektif berisi informasi keuangan yang merupakan bagian dari ramalan keuangan maupun proyeksi keuangan. Laporan keuangan prospektif digunakan baik untuk penggunaan umum atau terbatas. Penggunaan umum dari laporan keuangan prospektif mengacu pada penggunaan laporan oleh orang-orang yang tidak bernegosiasi secara langsung dengan pihak yang bertanggung jawab.

e.      Pengendalian Mutu

Untuk menjaga mutu pekerjaan kantor akuntan publik (KAP), organisasi profesi mewajibkan setiap KAP untuk memiliki suatu sistem pengendalian mutu. Sebagai pedoman, organisasi profesi menetapkan sembilan elemen pengendalian mutu yang harus dipertimbangkan oleh KAP dalam menetapkan kebijakan.

f.        Peraturan Menteri Keuangan, UU Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM, Peraturan Bank Indonesia

Tanggung jawab Akuntan Publik berdasarkan PMK No. 17 Tahun 2008 pasal 44 ayat (1) menyatakan akuntan publik dan/atau KAP bertanggung jawab atas seluruh jasa yang diberikan dan ayat (2) menyatakan Akuntan Publik bertanggung jawab atas Laporan Auditor Independen dan Kertas Kerja dari Akuntan Publik yang bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun.

Sumber: http://sbwicaksono.blogspot.com/

Resume Kelompok 7 (Etika dalam Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen)

Etika dalam Akuntansi Manajemen

Akuntansi manajemen adalah disiplin ilmu yang berkenaan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh para manajemen dan pihak-pihak internal lainnya untuk keperluan penghitungan biaya produk, perencanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pengambilan keputusan. Definisi akuntansi manajemen menurut Chartered Institute of Management Accountant, yaitu Penyatuan bagian manajemen yang mencakup, penyajian dan penafsiran informasi yang digunakan untuk perumusan strategi, aktivitas perencanaan dan pengendalian, pembuatan keputusan, optimalisasi penggunaan sumber daya, pengungkapan kepada pemilik dan pihak luar, pengungkapan kepada pekerja. Akuntan manajemen mempunyai peran penting dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan, dimana tujuan tersebut harus dicapai melalui cara yang legal dan etis, maka para akuntan manajemen dituntut untuk bertindak jujur, terpercaya, dan etis.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang akuntan manajemen lebih luas dibandingkan tanggung jawab seorang akuntan keuangan, yaitu:

a.       Perencanaan

b.      Pengevaluasian

c.       Pengendalian

d.      Menjamin pertanggungjawaban sumber

e.      Pelaporan eksternal

Etika Profesional Akuntan Manajemen Ada empat standar etika untuk akuntan manajemen yaitu:

a.       Kompetensi

b.       Kerahasiaan (Confidentiality)

c.       Integritas (Integrity)

d.      Objektivitas (Objectifity)

Etika dalam akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang mengkhususkan fungsi dan aktivitasnya pada kegiatan pengolahan data akuntansi dari suatu perusahaan dan penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak, yaitu pihak internal dan eksternal. Oleh karena tujuan akuntansi keuangan adalah menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan, maka laporan keuangan harus bersifat umum sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang dimaksud harus mampu menunjukkan keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan. Laporan keuangan tersebut harus mampu memberikan suatu rangkaian historis informasi dari sumber-sumber ekonomi, dan kewajiban-kewajiban perusahaan, serta kegiatan-kegiatan yang mengabaikan perubahan terhadap sumber-sumber ekonomi dan kewajiban-kewajiban tersebut, yang dinyatakan secara kuantitatif dengan satuan mata uang.

Sumber: http://ikharetno.wordpress.com/

Resume Kelompok 8 (Etika Akuntansi dalam Dunia Bisnis Internasional)

Etika merupakan suatu ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Dan etika profesi terdapat suatu kesadaran yang kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukan.

        Pada tahun 1971, Prof. Thomas R. Weirich, Clarence G. Avery dan Henry R. Anderson mengemukakan tiga pendekatan berbeda:

1.       Sistem universal

2.       Pendekatan deskriptif dan informative yang mencakup semua metode dan standar dari semua Negara

3.       Praktik-praktik akuntansi dari anak-anak perusahaan yang ada di luar negeri dan perusahaan-perusahaan induk

Mereka menamai dan menjelaskan pendekatan-pendekatan defisional ini, masing-masing sebagai berikut:

Akuntansi Dunia

Dalam kerangka konsep ini, akuntansi internasional dianggap sebagai suatu sistem universal yang bisa diadopsi oleh semua negara. Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) untuk seluruh dunia, semacam yang ada di AS, akan dibentuk.

Akuntansi Internasional

Konsep utama kedua dari istilah akuntansi internasional melibatkan pendekatan yang deskriptif dan informatif. Berdasarkan konsep ini, akuntansi internasional meliputi semua ragam prinsip, metode dan standar akuntansi dari semua negara. Konsep ini melibatkan GAAP masing-masing negara, sehingga akuntan perlu menyadari sejumlah prinsip berbeda ketika mempelajari akuntansi internasional.

Akuntansi Bagi Perusahaan Anak di Luar Negeri

Konsep utama ketiga yang bisa diaplikasikan ke “akuntansi internasional” mengacu kepada praktik-praktik akuntansi perusahaan induk dan perusahaan anak-nya di luar negeri. Acuan atas negara tertentu atau tempat domisili perusahaan diperlukan dalam konsep ini agar pelaporan keuangan internasional efektif. Kepentingan akuntan yang utama adalah translasi dan penyesuaian laporan keuangan anak perusahaan.

        Etika dalam Dunia Bisnis

                Bisnis melibatkan hubungan ekonomi dengan banyak kelompok orang yang dikenal sebagai stakeholders, yaitu: pelanggan, tenaga kerja, stockholders, suppliers, pesaing, pemerintah dan komunitas. Oleh karena itu para pebisnis harus mempertimbangkan semua bagian dari stakeholders dan bukan hanya stockholdernya saja. Pelanggan, penyalur, pesaing, tenaga kerja dan bahkan pemegang saham adalah pihak yang sering berperan untuk keberhasilan dalam berbisnis. Lingkungan bisnis yang mempengaruhi etika adalah lingkungan makro dan lingkungan mikro. Lingkungan makro yang dapat mempengaruhi kebiasaan yang tidak etis yaitu bribery, coercion, deception, theft, unfair dan discrimination. Maka dari itu dalam perspektif mikro, bisnis harus percaya bahwa dalam berhubungan dengan supplier atau vendor, pelanggan dan tenaga kerja atau karyawan.

Sumber: http://galuhlistya.blogspot.com/